Powered By Blogger

Kamis, 17 Februari 2011

2200 Politisi, Aktivis dan Orang Terpelajar Arab Mengajukan Banding untuk HAM dan Demokrasi di Arab

Setelah terjadinya revolusi di Tunisia dan berbagai insiden lainnya di Mesir, lebih dari 2200 orang terpelajar, politisi, dan aktivis dari lebih dari 20 negara Arab telah mengajukan banding untuk membela HAM dan demokrasi di dunia Arab.

Dokumen pengajuan banding yang dinamakan Casablanca Call ini merupakan hasil pemikiran para leading thinkers dan politisi dari Arab dari semua lini politik, mulai dari sekuler hingga moderat dan juga Muslim Brotherhood yang menyetujui bahwa demokrasi dan HAM adalah ‘sebuah keharusan’ bagi dunia Arab sekarang ini.

Secara garis besar, petikan Casablanca Call ini memuat antara lain:

1. Sebuah usaha untuk segera melakukan reformasi politik yang mendalam dan efektif yang menghormati aturan hukum dan kelembagaan integritas berdasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.

2. Perlindungan peradilan yang independen sebagai prioritas utama untuk perubahan demokratis, sebagai prasyarat bagi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan, dan sebagai penjamin atas supremasi hukum dan lembaga Negara.

3. pembebasan segera semua tahanan politik.

4. Mengaktifkan dan mendorong partai politik dan serikat buruh untuk terlibat dalam hak mereka untuk berorganisasi secara bebas.

5. Pengakuan hak organisasi masyarakat sipil untuk melakukan peran advokasi mereka secara bebas dan efektif, memiliki kemandirian dan privasi mereka dihormati sebagaimana mestinya, urusan internal mereka tidak terganggu, dan sumber-sumber dukungan finansial tetap terbuka dan aktif.

6. Jaminan kebebasan berekspresi, akses gratis media dan wartawan untuk sumber informasi dan berita.

7. Pengembangan mekanisme untuk menjamin netralitas lembaga Negara.

8. Mobilisasi semua kekuatan dan upaya untuk mematuhi tata pemerintahan yang baik.

9. Panggil sektor swasta untuk memainkan perannya dalam kontribusi bagi reformasi politik.

10. Mendukung upaya untuk mencapai rekonsiliasi nasional dan persatuan.

11. Menghimbau kepada kekuatan demokratis di seluruh dunia untuk menekan pemerintah mereka sendiri untuk menahan diri dari mendukung rezim non-demokratis di dunia Arab.

12. Penegasan kembali dari keterkaitan reformasi politik dengan pembaruan pemikiran keagamaan, yang memerlukan dukungan untuk, dan perluasan, praktik ijtihad dalam iklim kebebasan berpikir lengkap, di bawah sistem pemerintahan yang demokratis.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar