Kamis, 17 Februari 2011

Keistimewaan = Bentuk Demokrasi Yogyakarta, ini Rasa Keadilan Rakyat

Rakyat Yogyakarta Memilih Keistimewaan Merupakan Filosofi Yang Mencerminkan Kedalaman Batiniyah Orang Jawa Vs Demokrasi Fersi Pemerintah Pusat

Sampai saat ini RUUK DIY belum juga diputuskan. Ada perbedaan persebsi antara pemerintah pusat dengan rakyat jogja mengenai pengisian jabatan gurbernur. Rakyat Yogyakarta menghendaki bahwa gerbernur dengan mekanisme penetapan yaitu gurbernur dijabat Sultan dan wakil gurbernur dijabat Pakualam.

Ada dasarnya rakyat Yogyakarta memilih penetapan.
demo-pilihan-Keistimewaan-Yogyakarta-ruuk

By Regional Kompas

Penetapan menurut pandangan pemerintah pusat bertentangan dengan demokrasi. Pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa penguasaan dan pemahaman tentang demokrasi hanya di kulit luarnya saja dan tidak mengetahui esensi dari demokrasi. Demokrasi dengan cara pandang seperti ini hanyalah sekedar demokrasi “photocopyan” dari barat. Demokrasi yang sebenarnya adalah harus mengandung unsur filsafat hidup karena itu merupakan titipan Tuhan. Menurut Prof. Damar Jati Supajar, hakekat demokrasi adalah mendengarkan suara Tuhan dibalik suara rakyat.

Ada banyak cara Tuhan dalam memilih pemimpin yang tidak harus malalui pemilihan umum. Lihatlah contoh para Nabi dulu, ada yang menjadi seorang raja, dialah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Apakah seorang pemimpin itu seorang raja merupakan kesalahan? ?? Kalau itu disalahkan, berarti Tuhan dalam memberikan contoh hidup juga salah ataukah memang manusia saja yang tidak mengetahui luasnya kebijaksanaan Tuhan sehingga seolah-olah demokrasi dengan cara pemilihan umum adalah kebenaran yang mutlak dan satu-satunya pilihan paling benar dalam hidup ini. Pemilihan secara langsung ini adalah drajat paling rendah dalam demokrasi dan karena drajat yang tinggi dalam demokrasi adalah Permusawaratan Mufakat, hal itu ada dalam Pancasila. Karena orang indonesia dalam bernegara belum dewasa dalam Permusawaratan Mufakat maka diputuskan untuk turun drajatnya menjadi pemilihan langsung.

Ada banyak cara dalam memilih pemimpin yang tidak harus melalui mekanisme pemilihan. Tuhan menciptakan keragaman tradisi dan budaya yang terbungkus dalam kearifan lokal. Suatu daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang menyangkut rasa adil dan setiap daerah mungkin berbeda atau ada yang sama. Rasa keadilan harus kita hargai karena itu merupakan kearifan lokal. Maka dari itu kecerdasan para pendiri bangsa jaman dahulu seperti Soekarno jauh-jauh hari sudah memperkirakan karakter bangsa ini seperti apa, yaitu bangsa yang berlandaskan Bineka Tunggal Ika.

Keistimewaan Keraton dan YogyakartaDemokrasi kita adalah demokrasi pancasila yang belandaskan bineka tunggal ika sehingga sangat menghargai perbedaan. Setiap daerah memiliki rasa keadilan yang berbeda-beda, dan keadilan menurut rakyat Yogyakarta dalam menentukan gurbernur dengan cara ditetapkan itu mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Yogyakarta. Justru kalau melalui mekanisme pemilihan menyebabkan suasana kebatinan Yogyakarta yang adem ayem tentrem diusik dengan suasana panas perpolotikan. Suasana Yogya yang justru kemarin tenang dan damai akan terusik oleh keputusan pemerintah pusat mengganti kepemimpinan yogyakarta dengan mekanisme pemilihan.

Rakyat Yogyakarta memiliki rasa keadilan sendiri dalam menilai demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Yogya adalah demokrasi Filsafati, yaitu Manunggaling Kawulo Gusti. Simbolisme filsafat ini harus diejowantahkan dalam tatanan kehidupan bermasyakarat, sosial dan budaya. Adanya Kawulo dan Gusti menyimbulkan Adanya Tuhan dan Hambanya (ciptaanya) ini disimbulkan dalam tatanan bermasyarakat Yogyakartas ada Raja dan Kawulonya atau rakyatnya. Dalam sesuatu hal budaya jawa biasanya memakai pasemon atau simbul dalam mengungkapkan sesuatu termasuk dalam kehidupan bermasarakat. Semua ini tujuannya adalah manusia Jawa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, religiusitas dalam bentuk ungkapan-ungkapan kosmologi Jawa.Dalam Hadits Rasululah “terjemahan bebas” apa bila seseorang dalam mim

Cara pemerintah pusat memaksakan demokrasi menurut fersinya seperti memaksakan kebenaran yang sebenarnya itu tidak pas bagi rakyat Yogyakarta. Diibaratkan rakyat Yogya dalam menjalankan suatu tradisi atau ritual adat yang bisanya memakai surjan (beskap) dipaksa dirubah dan diganti dengan memakai jas seperti orang barat. Orang Yogyakarta pastilah menolak karena itu bukan tradisi orang Jawa. Ibaratnya pasar tradisional diganti dengan Mall-mall. Setiap pasar baik lokal atau modern pasti punya kelebihan dan kekurangan tapi jangan serta merta untuk semua digantikan dengan pasar modern seperti Mall. Pencitraan kemakmuran yang disimbolkan dengan pasar-pasar modern adalah pencitraan kemakmuran yang menyesatkan. Demokrasi pencitraan yang hanya terlihat kulitnya saja ini meracuni rakyat yang kelihatannya demokrasi ternyata menghianati rasa keadilan rakyat.

Salah satu contoh lagi, ada seorang petani desa yang memiliki tiga anak laki-laki. Anak pertama sangat rajin bekerja di sawah membatu ayahnya, anak yang kedua sifatnya sangat pemalas untuk kesawah, dan anak yang ketiga tidak terlalu rajin atau tidak terlalu malas dia sedang-sedang saja. Ketika pak petani ini panen raya dan mendapatkan uang hasil bertani sawah, dia akan membagi-bagikan ke anak-anaknya. Apakah pak tani ini akan membagi sama rata uang dari hasil menggarap sawahnya kepada ketiga anaknya? Kata “membagi sama rata” secara kontek bahasa dan harfiah hal tersebut adalah adil, tapi kalau menyangkut “Rasa Keadilan” apakah itu adil?

“Membagi sama rata” Inilah demokrasi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap keistimewaan Yogyakarta, “Membagi sama rata = menyamaratakan setiap Daerah Propinsi” yang tidak dilihat muatan isinya. Setiap daerah memiliki rasa demokrasi yang berbeda-beda karena tradisi, budaya dan kulturnya. Inilah Bineka Tunggal Ika Nuswantara yaitu suatu negeri “Tanah di Atas Samudera”, karena tidak ada suatu negara yang tanahnya berdiri sendiri di atas samudera seperti Indonesia ini. Biasanya negara-negara tersebut tanahnya menyatu dalam satu benua.

Rakyat-yogya-demo-ruukSebetulnya tidak ada yang salah dengan Yogyakarta hanya saja pemerintah pusat yang mengusik dan tidak faham mengenai karakteristi masyarakat Yogyakarta baik sosial, budaya dan filosofinya. Masyarakat Yogya merasa tenang dan damai apabila Yogyakarta dipimpin oleh Sultan karena ada suatu filosofi yang melekat dan diyakini di dalam benak dan hati masyarakat tentang keraton sebagai simbul hidup ada Ratu dan ada Rakyat. Keraton adalah pusat dan benteng terakhir dari kebudayaan jawa dan apabila itu rusak dan hancur pastilah masyarakatnya tidak memiliki pegangan atau pedoman filsafat yang sudah ditanamkan oleh para leluhur Jawa.

Kepemimpinan pemerintah pusat sekarang sangat berbeda dengan kepemimpinan jaman Soekarno yang ahli mengenai karakteristik bangsanya sendiri. Demokrasi sekarang ini hanyalah demokrasi pesanan dari barat. Sehingga tidak menyentuh aspek rasa keadilah rakyat indonesia. Demokrasi sekarang masih demokrasi eforia dan demokrasi kulitnya saja yang diterapkan. Demokrasi Indonesia sekarang masih menjiplak atau mengekor barat yang sekarang Indonesia condong ke poros Sekutu atau Amerika. Sehingga demokrasi kita hanya pesanan barat dan mengingkari demokrasi pancasila yang berdasar pada musyawarah mufakat. Negeri kita terlampau gampang didekte barat dan tunduk sujut pada keinginan dan kehendak barat. Negeri kita adalah negeri berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka harusnya bangsa ini hanya sujut dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan kepada interfensi asing. Kita sudah mengingkari apa yang sudah digariskan Tuhan melalui pancasila.

Bangsa ini harus kembali ke demokrasi Pancasila yang itu merupakan jati diri bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini mengikuti demokrasi ala barat. Semoga tidak ada lagi suatu organisasi terlarang Indonesia ke 2 (dua) karena mengubah haluan negara Pancasila menjadi demokrasi ala barat yaitu liberal. Orang yang peka pastilah merasakan bahwa haluan negara ini sudah geseh. Lambat laun secara halus kita sudah digiring kearah kehancuran idiologi bangsa kita. Negara ini adalah negara yang bebas aktif seperti mercusuar yang tidak mudah didekte dan dipengaruhi bangsa lain.

Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, namun rakyat yang dimaksud bukanlah kelompok yang memiliki kepentingan di atas bangsa ini. Demokrasi harus mengedepankan sebuah proses suksesi yang mufakat yang esensinya memenuhi rasa keadilan. Inti dari tujuan demokrasi adalah memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan.

Ada yang mengatakan alasan mengeapa penetapan tidak baik alasan menurutnya adalah putra terbaik daerah tidak diberi kesempatan untuk menjadi gurbernur. Alasan seperti ini tidak nyata karena setiap daerah memiliki lebih dari lima tau lebih dari sepuluh putra terbaik daerah. Seumpama semua harus dijadikan gurbernur tidak mungkin. Dalam demokrasi pemilihan juga terjadi praktek kecurangan dengan hampir setiap penyelenggaraan demokrasi pemilihan peserta menggunakan praktek politik uang. Dalam hal ini putra terbaik daerah juga di zolimi karena tidak terpilih. Sebetulnya kalau dia merasa putra terbaik daerah otomatis dia cerdas untuk memberikan sumbangsihnya terhadap daerahnya tanpa harus menjadi gurbernur. Dan seorang putra terbaik daerah mestinya sadar betul bahwa yang namanya jabatan adalah anugerah Tuhan yang apabila didapat dijalankan secara istikomah apapun jabatan itu.

suasana-keistimewaan-yogyakarta-wisata-damai

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar